Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat menerima aspirasi dari segenap aparatur desa dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menerima langsung kehadiran segenap aparatur desa dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam aspirasinya kepada Komisi V, mereka  menyampaikan aspirasi tentang masih  minimnya infrastruktur di wilayah tersebut. Tercatat 200 lebih Kepala Desa datang ke Senayan dengan dipimpin oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.

Pertemuan secara resmi digelar di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Usai audiensi, kepada Parlementaria, Lasarus mengungkapkan terdapat tiga poin penting aspirasi segenap Kepala Desa yang disampaikan melalui bupati.

“Pertama, kabupaten ini kabupaten konservasi. Dengan luas tiga juta hektare lebih ya. 58 persen itu daerah taman nasional dengan hutan lindung. Sisanya itu lah baru pemukiman kemudian tempat usaha dan seterusnya,” ujar Lasarus.

Kemudian, sambung Lasarus, kondisi infrastruktur jalan kabupaten hanya 32 persen yang tergolong layak hingga hari ini. Bahkan, jalan desanya hanya 28 persen layak. Hal  tersebut, tandasnya, begitu menggambarkan kondisi infrastruktur yang masih sangat tertinggal di Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di wilayah perbatasan perbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia).

Tak  hanya itu, ketersediaan air bersih belum menyentuh 50 persen. Menyikapi masih  minimnya  air  tersebut, Lasarus  menyayangkan  dan menyebut kondisi tersebut sangat ironis mengingat sebagian besar di daerah  tersebut ada begitu banyak danau, Salah satu yang terbesar adalah taman nasional danau Sentaro.

“Ini adalah tempat sumber ikan air tawar di provinsi Kalimantan Barat. Seluruh ikan air tawar berasal dari daerah sini. Kabupaten Kapuas Hulu. Dan ini pun masih minim sentuhan dari kementerian kelautan dan perikanan. Ini juga tentu kita dorong ya. Kita akan fasilitasi supaya daerah ini mendapat perhatian,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Waktu panen biasanya ikannya berlimpah. Karena ikannya berlimpah, harga anjlok. Karena tidak ada hilirisasi istilahnya ya, mereka tidak punya storage untuk pendinginan. Ikan dalam waktu sebentar kan cepat busuk. Jadi ini juga perlu sentuhan,” sambungnya.

Kemudian, akses menuju danau-danau  yang merupakan sumber-sumber ikan air tawar masih terhalang kondisi tidak adanya ada jalan. Satu-satunya akses transportasi warga Kapuas Hulu hanya menggunakan speed (kapal) dengan catatan tidak berlangsung musim kemarau.

Selain itu, sumber listrik juga tidak ada di sekitar Kapuas Hulu baik tenaga surya maupun listrik konvensional. Akibatnya, masyarakat tidak bisa membeli freezer untuk pendingin ikan. Kondisi tersebut ditegaskannya merupakan PR besar yang harus diselesaikan  di tengah 79  Tahun Indonesia Merdeka namun begitu ironis masih ditemukan adanya banyak kampung yang belum mendapat kenikmatan.

“Maka, mereka datang ke sini. Mungkin sudah tidak ada jalan lain lagi yaudahlah. Mengadu datang ramai-ramai ke Jakarta. Saya terima mereka di sini. Dan tentu ini nanti jadi bahan kami untuk rapat-rapat berikutnya. Kalau bisa kita mulai dari APBN tahun 2025. Perhatian terhadap masalah-masalah utama yang tadi saya sampaikan. Sektor perikanan, jalan, insentif, untuk kabupaten konservasi. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang desa dari yang disampaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan apresiasi terhadap Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang telah begitu terbuka memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Wilayah kami ini merupakan suatu wilayah yang sangat luas. Dan 50-an persen itu merupakan wilayah konservasi. Taman Nasional dan Hutan Lindung. Dan ini juga yang menjadi kendala kami dalam melakukan pembangunan. Terlebih lagi, anggaran yang kami miliki di daerah itu sangat terbatas. Sehingga untuk membangun wilayah yang begitu luas, kami sangat terbatas.

“Oleh sebab itu, beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kami sampaikan melalui perwakilan kami. Kebetulan Pak Lasarus merupakan perwakilan dari Dapil II Kalimantan Barat. Dan harapan kami, seperti yang disampaikan Beliau tadi agar usulan dan aspirasi kami bisa didengar dan ditanggapi oleh pemerintah pusat,” harapnya. (pun/rdn)